Murdianto *
Mukadimmah
Chris Barker memulai pertanyaan menarik untuk memulai pembicaraan tentang Studi Budaya dengan cara sangat menghentak. Gagasannya untuk menggeser pertanyaan yang lazim dalam studi kebudayaan modern dengan pertanyaan ‘apa definisi kebudayaan’ di geser secara radikal oleh Barker menjadi ‘ atas kepentingan apa definsi itu di buat, bagaimana ia di gunakan, dan sebagai apa seorang mendefiniskan kebudayaan.
Penggeseran pertanyaan oleh Barker ini di landasi oleh ‘kerisihannya’ melihat ilmuwan borjuis Inggris, Mattew Arnorld (1960; 6), yang mendefinisikan kebudayaan sebagai milik segelintir kelompok yang mampu menghasilkan ‘sesuatu yang terbaik yang pernah di pikirkan tentang dunia’.
Dan definisi semacam ini, kemudian menjadi pandangan umum dari Diksi (pilihan kata) ‘terbaik’ oleh Arnold ini, tentu tidak di dapatkan begitu saja. Karena ‘yang terbaik’, ‘setengah baik’ dan ‘cukup baik’ atau ‘buruk’ adalah soal penilaian dan seleksi.
Penilaian seseorang tentu terkait dari mana dan dalam posisi apa ia memandang sesuatu. Dan dalam menseleksi sesuatu untuk menghasilkan tingkat ‘terbaik’ pasti dilakukan dengan menggunakan kaidah, dan disiplin ketat dalam pelaksanaannya. Dalam konteks inilah, maka di dapatkan kesimpulan bahwa, soal definisi tidak lain adalah upaya eksklusi (pemilahan), sebuah kenyataan yang berada di luar definisi itu.
Dalam konteks definisi Arnold, ‘bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang terbaik yang pernah dipikirkan manusia’, maka pertanyaan yang selanjutnya bisa di ajukan adalah: bagaimana posisi dari sesuatu yang di ‘cap’ kurang dan tidak baik? Apakah dengan demikian ‘sesuatu yang di nilai sebuah kelompok dominan sebagai ‘tidak baik’, berarti tidak bisa mendapatkan status sebagai kebudayaan.
Maka sebuah keniscayaan untuk memulai pendekatan cultural studies adalah dengan menggeser pertanyaan: dari soal definisi kebudayaan beralih menuju alasan, kepentingan pendefinisikan kebudayaan. Dari soal arti-substansi, menuju relasi antara arti dengan hal-hal lain, semisal kepentingan, sentimen, cengkeraman kekuasaan terhadap definisi dan seterusnya.
Lahirnya Cultural studies: moda produksi dan lahirnya budaya kelas pekerja
Pasca revolusi industri abad XVII, Inggris mengalami sebuah sitausi sosial dimana para pemilik modal benar-benar berusaha mengakumulasi modal, dan pada saat yang sama menciptakan keterasingan kelas pekerja (buruh) terhadap alat-alat produksinya. Mereka (kelas buruh) hanya sekedar salah satu sekrup dalam kehidupan yang kapitalistik. Mengikuti logika Marxian, tentang moda produksi ekonomi sebagai basis struktur, tentu akan menghasilkan sebuah struktur politik, sosial dan kebudayaan yang kemudian di sebut supra struktur.
Sebagai ilustrasi, kolektifitas yang menjadi ciri masyarakat pre-kapitalis terjadi berangsur tergilas oleh moda produksi yang timpang. Munculah semangat individualisme, khas kelas borjuis. Kolektifitas adalah siasat ‘survival’ ala masyarakat tradisional, dengan demikian bila kolektifitas perlahan-lahan di runtuhkan oleh moda produksi yang begitu kapitalistik, maka riwayat mereka sebagai komunitas manusia yang berperadaban akan di akhiri.
konteks sosial budaya inilah yang mengawali lahirnya definisi kebudayaan Mattew Arnolrd. Sebagai bagian dari kelas pengusaha sebagai bangsawan baru di Inggris, ia mempertegas dikotomi budaya tersebut yakni dengan menyatakan kebudayaan sebagai kemampuan untuk mengetahui apa yang terbaik alam nilai dan spirit terbaik. Hal ini menurut Arnorld hanya bisa di usahakan dengan membuat pengetahuan menjadi bermanfaat bagi manusia melalui membaca, mengobservasi dan berpikir.
Budaya kelas pekerja dan kelas rendahan ini menurutnya bersifat liar, bebas dalam berkehendak. Dan dengan menyebut budaya yang terbaik sebagai milik kelas elkite, budaya kelas pekerja sehingga di ekslusi sedemikian rupa dari area yang di sebut kebudayaan. Akibatnya lahirklah upaya melakukan penetrasi terhadap apa yang di katakan sebagai kebiasaan ‘pembangkang, liar, dan tak sopan’ itu. Habislah sudah habitus sosial budaya kelas pekerja akibat pandangan Arnold ini.
F.R. Leavis dan Q.D Leavis pada tahun 1930-an, saat kapitalisme modern dan Keynesianisme mulai berkembang pesat di Inggris, konsepsi Arnold tentang Kebudayaan ini di sempurnakan oleh kedua intelektual. Pemikiran dan konsepsi kebudayaan Leavis bersaudara ini kemudian dikenal dengan Leavisisme.
Menurut Leavisisme, kebudayaan harus selalu di lokalisir dalam sebuah komunitas minoritas. Pra -revolusi Inggris di anggap memiliki kebudayaan yang ‘agung’ yang di miliki oleh sebuah komunitas minoritas. Pasca revolusi industri, dan lahirlah formasi sosial yang kapitalistik, lahirlah dikotomi budaya elite (dimiliki minoritas pengusaha) dan budaya milik kelas pekerja (massa).
Budaya elite ini, yang nota bene adalah milik kelas melek huruf, di ‘ciutkan’ menjadi sekedar sastra, lukisan, dan orkestra dan sejenisnya. Inilah yang di transformasi menjadi sebuah kekuatan determinan melalui pendidikan. Di area inilah anak-anak kelas pekerja mulai di alienasi dari ‘keliaran’ kehidupan sehari-harinya. Mereka di paksa menikmati sesuatu yang ‘adiluhung’ dan kemudian di namakan sebagai seni yang beradab.
Leavisisme telah memberikan semacam peneguhan bahwa memang budaya memanglah harus merupakan yang adiluhung, yang agung dang harus di eksklusi dari apa yang di namakan sebagai ‘keliaran’ dan lebih merupakan ekspresi simbolik kelas elite, dan inilah yang harus di lakukan oleh mereka kelas pekerja. Hal ini bertahan sampai pasca perang Dunia II, sampai munculnya pemikir-pemikir Cambridge dan Oxford yang kemudian di anggap sebagai juru bicara kelas pekerja dalam mendefiniskan kebudayaan mereka sendiri. Mereka adalah Hoggart, Thomshon dan William.
Bukan yang ‘Agung’ tapi yang’Sehari –hari’
Dalam Cultural Studies, Hoggart, Thompson, dan Williams yang memang berlatar belakang kelas pekerja, berusaha melakukan sebuah terobosan yang memungkinkan di mungkinkannya kajian budaya yang berperspektif historis dan antropologis. Sisi ‘sehari-hari dan biasa-biasa saja’ dari kebudayaan yang tidak lain merupakan hasil praktik-praktik bersama yang bermakna. Ketiganya di pertemukan dalam empati untuk menempatkan kelas pekerja sebagian pijakan melahirkan ekspresi kebudayan yang demokratis, dan membuka jalan lahirnya ‘revolusi jangka panjang’.
Hoggart berusaha, melakukan upaya perbandingan dan telaah historis terhadap budaya kelas pekerja dan budaya kelas borjuis. Kehidupan kelas pekerja di deskripsikan dengan simpatik, dan penuh muatan sisi kemanusiaan. Hal ini tidak mungkin akan kita temukan pada Mattew Arnold dan Leavisisme. Mulai dari ekspresi sehari hari, satire dan kritik sosial dengan ‘memelesetkan lagu-lagu. Bila kita lihat dari sini, saya jadi teringat dengan Harry Roesly (alm) dengan: garuda pancasila, aku tak mendukungmu…. Bukankah pelesetan semacam ini khas ‘bocah cankrukkan’ pinggir jalan, atau pengamen di bus-bus kota di negeri kita. Dan ini kemudian di perbandingkan, dengan budaya elite yang harus serba halus dan lembut, dan miskin kritik.
Sementara Thomson berusaha mengungkap sejarah lahir dan terbentuknya kelas pekerja Inggris dalam “The Making of the English Working Class, dia menjelaskan dengan ‘berdesak dan berairmata’ tentang keseharian kelas pekerja. Sementara fenomena ini tidak bisa di lepaskan dari mode produksi ekonomi yang yang menjadi sebab lahirnya kelas pekerja.
Hal ini kemudian di pertegas oleh Raymond Williams, yang melakukan revisi dan kritik tajam terhadap materialisme dialektik Marxian. Materialisme kultural Williamas ini dimaksudkan sebagai budaya yang digunakan untuk melawan konsepsi materialisme historismenya Marx. Kebudayaan merupakan makna dan nilai sehari-hari adalah bagian dari totalitas ekspresif hubungan-hubungan sosial. Moda produksi ekonomi bukan satu-satunya penentu, namun hubungan keduanya saling memproduksi
Konstruksi Nilai menuju Formasi Sosial: Soal Ideologi dan Kebudayam
“Bukan kesadaran yang menentukan struktur sosial, tapi sebaliknyalah struktur sosial menentukan kesadaran” demikian salah satu tesis Marx yang kemudian berusaha di revisi Gramsci dan Althusser. Kesadaran petani jawa ‘pasrah, nrimo ing pandum, dan sejenisnya tidak semata-mata lahir begitu saja, ia di lahirkan sebuah struktur ekonomi feodalistik di tambah kapitalistik dalam masyarakat Jawa. Artinya kesadaran ini sengaja di konstruksi oleh kelas yang menempati struktur sosial dominan. Inilah yang kemudian di sebut Gramsci sebagai hegemoni, atau dalam bahasa Althusser sebagai ISA (Ideological State Apparatus), Aparat udeologi negara – kelas dominan.
Bagi Althusser, ideologi adalah salah satu dari tiga momen atau level paling mendasar suatu formasi sosial. Sebagai sebuah level primer ideologi memliki otonomi relatif, (bebas tetapi tetap dalam struktur) terhadap level-level lain, misalnya ekonomi. Manusia bagi bagi negara adalah sesuatu yang konkret yang dalam kepala bisa di tanam apa yang di pahami kekuasaan sebagai kebenaran. Dan ini hanya bisa dilkakukan dengan ideological state apparatus.
Hegemoni dalam pengertian gramscian mirip-mirip dengan konsep ISA Althusser, yang merupakan upaya kelas dominan untuk menguasai cara fikir mereka dengan cara mengombinasikan kekuatan dan tentunya persetujuan sadar, atrau hasil konsensus. Namun yang harus di catat bahwa Gramsci menganggap bahwa hegemoni ini tidak stabil sebagaimana pandangan Althusser yang sangat fungsional dan terlalu menyederhanakan.
Dalam kondisi instabilitas inilah di mungkinkan munculnya counter hegemoni. Dan dalam konteks inilah keras tertindas, yang di pelopori intelektual organiknya harus melakukan perang posisi (war of possision) untuk mendapatkan daya tawar di hadapkan kekuatan hegemonik. Kekuatan hegemonik dalam kebudayaan di masa kini dimana negara menjadi agen kekuatan kapitalistik, misalnya akan berusaha melakukan penundukan terhadap kekuatan rakyat, dengan berusaha mencangkokkan ‘keliaran-keliaran’ mereka yang di kemudian hari berpontensi menjadi kekuatan perlawanan.
* Peneliti Institute for Religiond and Cultural Studies (IRCaS) Ponorogo
